Ini Deretan Putusan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang Buat Ngeri Koruptor

Diposting pada

Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar wafat dunia, Minggu( 28/ 2/ 2021) siang kurang lebih jam 14. 00 Wib. Jauh sebelumnya, Artidjo berprofesi selaku Hakim Agung, di mana namanya sering diucap selaku wujud yang memiliki integritas dalam dunia hukum Indonesia.

Hakim Agung Artidjo Alkostar merambah masa purnabakti sesudah 18 tahun berprofesi di Mahkamah Agung, tepatnya pada 22 Mei 2018, di mana Artidjo berusia 70 tahun. Cocok dengan ketentuan Pasal 11 huruf b UU Mahkamah Agung, ia memasuki masa pensiun.

” Aku mengabdi membagikan sedikit kontribusi kepada MA ini 18 tahun serta telah menangani kasus sebanyak 19. 708 berkas,” kata Artidjo di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat 25 Mei 2018.

Dari belasan ribu perkara yang ditangani itu, beberapa perkara korupsi jadi catatan eksklusif dalam petualangan karier Artidjo. Putusan berat yang ia jatuhkan kepada koruptor yang mengajukan kasasi membuat namanya melegenda.

Apalagi, dalam sebagian permasalahan pemohon kasasi mencabut permohonanannya sehabis mengenali perkaranya hendak ditangani Artidjo. Semacam permasalahan Mantan Pimpinan Majelis hukum Besar Tata Usaha Negeri( PTTUN) Medan, Sumatera Utara, Tripeni Irianto Putro yang tidak jadi mengajukan kasasi.

” Yang bersangkutan kesimpulannya memutuskan buat membatalkan permohonan kasasinya,” kata Hakim Agung Krisna Harahap kepada Liputan6. com, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2016.

Eks hakim penerima suap dari pengacara Otto Cornelis( OC) Kaligis itu mencabut permohonan kasasinya. Langkah itu diambil Tripeni lantaran ia mengenali komposisi majelis hakim kasasi yang hendak menanggulangi perkaranya. Dalam halaman resminya, MA mempublikasikan catatan majelis hakim kasasi Tripeni terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Haarahap, serta MS Lumme.

Berikut deretan putusan yang dijatuhkan Artidjo selaku anggota majelis hakim kasasi dalam permasalahan korupsi yang membuat namanya ditakuti para koruptor:

Abdullah Puteh( September 2005)

Majelis hakim yang dipandu Artidjo Alkostar menolak kasasi mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh, dalam permasalahan korupsi pembelian helikopter MI- 2 Rostov buatan Rusia. Mahkamah menghukum Puteh 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar ubah rugi Rp 6, 5 miliyar.

Darianus Lungguk Sitorus( Februari 2007)

Mahkamah Agung membatalkan vonis leluasa Darianus Lungguk Sitorus dalam permasalahan penyerobotan hutan negeri di Padang Lawas, Sumatera Utara. Dia didiagnosa 8 tahun penjara serta membayar denda Rp 5 miliyar subsider 6 bulan kurungan. Vonis itu dikeluarkan oleh Parman Soeparman( pimpinan), Djoko Sarwoko, Artidjo Alkostar, Mieke Komar, serta Bahaudin Qaudry.

Dicky Iskandardinata( Februari 2007)

Majelis kasasi yang dipandu Artidjo dengan anggota Mansyur Kertayasa serta Abbas Said menolak kasasi mantan Direktur Utama PT Brocolin, Dicky Iskandardinata, dalam permasalahan pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru, serta senantiasa membagikan hukuman 20 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Rokhmin Dahuri( Mei 2008)

Dalam permasalahan korupsi yang mengaitkan mantan Menteri Kelautan serta Perikanan Rokhmin Dahuri, majelis hakim kasasi yang dipandu Iskandar Kamil dengan anggota Krisna Harahap, Ojak Parulian, Meter. S. Lumee, serta Artidjo Alkostar senantiasa memvonis Rokhmin 7 tahun penjara. Tetapi di tingkatan peninjauan kembali hukuman itu dikurangi jadi 4 separuh tahun penjara.

Irawady Joenoes( November 2008)

Majelis hakim kasasi yang dipandu Artidjo dengan anggota Ojak Parulian Simandjuntak serta Moegihardjo menolak permohonan kasasi yang diajukan terpidana permasalahan suap mantan komisioner Komisi Yudisial, Irawady Joenoes. Irawady senantiasa wajib menempuh pidana 8 tahun kurungan serta membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Anggodo Widjojo( Maret 2011)

Majelis hakim kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar, dengan anggota Krisna Harahap, Meter. S. Lumme, Surya Jaya, serta Abdul Latief menghukum Anggodo Widjojo 10 tahun penjara dalam permasalahan percobaan penyuapan anggota KPK. Di majelis hukum besar, adik kandung buronan Anggoro Widjojo itu tadinya dihukum 5 tahun penjara.

Tommy Hindratno( September 2013)

Mengetuai majelis hakim yang mengadili masalah sisa pegawai Direktorat Pajak Tommy Hindratno, Artidjo memperberat hukuman Tommy jadi 10 tahun penjara. Tadinya Tommy didiagnosa 3 tahun.

Angelina Sondakh( November 2013)

Kala mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung supaya hukumannya diringankan, politikus Demokrat Angelina Sondakh malah menuai hasil kebalikannya. Hukumannya diperberat jadi 12 tahun penjara. Kala didiagnosa di majelis hukum tingkatan awal, Angie cuma didiagnosa 4 tahun 6 bulan penjara.

Tidak hanya menaikkan hukuman jadi 12 tahun, majelis hakim pula menghukum supaya Angie mengembalikan duit negeri Rp 12, 5 miliyar serta USD 2, 3 juta.

Tetapi di akhir Desember 2015, permohonan peninjauan kembali( PK) yang diajukan Angie berbuah pengurangan hukuman jadi 10 tahun penjara.

Luthfi Hasan Ishaq( September 2014)

Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun jadi 18 tahun penjara. Dalam vonis kasasinya, MA pula mencabut hak politik Luthfi buat diseleksi dalam jabatan publik.

Vonis kasasi itu, dijatuhkan oleh pimpinan majelis kasasi yang pula Pimpinan Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar.

Ratu Atut Chosiyah( September 2014)

Majelis kasasi Mahkamah Agung( MA) memperberat hukuman mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dari 4 tahun penjara jadi 7 tahun penjara. Persidangan kasasi yang dipandu Artidjo itu pula mencabut hak politik Ratu Atut.

Anas Urbaningrum( Juni 2015)

Mantan Pimpinan Universal Partai Demokrat Anas Urbaningrum pula merasakan putusan Artidjo. Majelis hakim kasasi MA menaikkan hukuman Anas jadi 14 tahun penjara dari hukuman tadinya 8 tahun penjara. Dan denda Rp 5 miliyar subsider satu tahun 4 bulan kurungan.

Majelis kasasi dipandu oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, beranggotakan Hakim Agung Krisna Harahap serta Hakim Agung MS Lumme. Mereka pula mencabut hak diseleksi Pimpinan Universal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam( PB HMI) itu buat menduduki jabatan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *